DPR Coret Aturan Kekayaan Tak Wajar dari UU Perampasan Aset, Pertimbangan HAM Jadi Alasan
Jakarta, 19 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan tidak memasukkan ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan…






