newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 14 September 2026 – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama memastikan tidak terdapat perubahan mendasar terhadap tugas institusinya setelah Suahasil Nazara ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Arahan yang diterima jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada prinsipnya tetap berfokus pada pelaksanaan tugas yang selama ini telah dijalankan, terutama menjaga penerimaan negara sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas barang. Djaka menegaskan pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan tidak membuat mandat Bea Cukai berubah secara signifikan. Institusinya tetap dituntut bekerja sesuai fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan. Fokus terhadap perbaikan pelayanan dan penguatan pengawasan juga tetap menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dilanjutkan. Kepastian tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai kesinambungan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan setelah pergantian menteri.
Djaka menjelaskan arahan dari Menteri Keuangan baru tidak jauh berbeda dengan tugas yang selama ini telah diberikan kepada Bea Cukai. Jajarannya tetap harus menjalankan fungsi sebagai revenue collector atau pengumpul penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Pada saat bersamaan, Bea Cukai juga memiliki fungsi pengawasan untuk mencegah masuk dan keluarnya barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Peran tersebut membuat institusi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan, kelancaran perdagangan, dan perlindungan terhadap masyarakat serta industri nasional. Setiap kebijakan yang dijalankan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi tanpa mengurangi efektivitas pengawasan. Dengan demikian, pergantian Menteri Keuangan tidak serta-merta mengubah prioritas kerja yang telah menjadi mandat institusi.
Selain penerimaan negara, Bea Cukai memiliki peranan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan mendukung kegiatan industri. Proses kepabeanan yang efisien dibutuhkan agar arus barang ekspor maupun impor tidak mengalami hambatan yang tidak diperlukan. Bagi dunia usaha, kecepatan dan kepastian pelayanan dapat memengaruhi biaya logistik serta kemampuan perusahaan menjaga rantai pasok. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan tetap menjadi bagian dari agenda yang harus dijalankan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan baru. Digitalisasi dan penyederhanaan prosedur dapat terus dikembangkan untuk mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan berbasis data. Pendekatan tersebut memungkinkan petugas lebih fokus terhadap transaksi atau pergerakan barang yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.
Fungsi pengawasan menjadi tantangan tersendiri karena Bea Cukai berhadapan dengan berbagai modus pelanggaran yang terus berkembang. Penyelundupan barang, pelanggaran ketentuan impor, peredaran barang kena cukai ilegal, hingga upaya menghindari kewajiban negara membutuhkan sistem pengawasan yang adaptif. Perkembangan perdagangan digital dan meningkatnya transaksi lintas negara juga membuat pola pergerakan barang semakin kompleks. Petugas tidak dapat hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi membutuhkan analisis data dan sistem manajemen risiko untuk menentukan pengawasan yang lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan instansi penegak hukum dan lembaga lain juga dibutuhkan ketika ditemukan pelanggaran yang memiliki dimensi lebih luas. Arahan untuk mempertahankan tugas utama membuat penguatan kemampuan pengawasan tetap menjadi salah satu pekerjaan penting Bea Cukai.
Dari sisi penerimaan, kinerja kepabeanan dan cukai memiliki hubungan langsung dengan kondisi perekonomian nasional maupun perdagangan internasional. Perubahan volume impor, harga komoditas, aktivitas manufaktur, dan konsumsi barang kena cukai dapat memengaruhi penerimaan yang dikumpulkan pemerintah. Karena itu, pencapaian target tidak sepenuhnya bergantung pada intensitas pengawasan, tetapi juga perkembangan ekonomi yang berlangsung sepanjang tahun. Bea Cukai perlu memantau perubahan tersebut untuk memastikan penerimaan dapat dikelola secara optimal tanpa menciptakan beban berlebihan terhadap aktivitas usaha. Pengawasan terhadap kepatuhan tetap diperlukan agar kewajiban yang seharusnya dibayarkan dapat masuk ke kas negara. Pada saat bersamaan, fasilitas kepabeanan dapat digunakan untuk membantu sektor industri yang memenuhi persyaratan dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian.
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan juga menjadi perhatian karena kementerian tersebut memegang peranan penting dalam pengelolaan fiskal negara. Menteri Keuangan bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan mulai dari penerimaan, belanja, pembiayaan, pengelolaan utang, hingga koordinasi dengan berbagai unit di bawah kementerian. Bea Cukai menjadi salah satu unit yang memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan arus barang lintas negara dan penerimaan dari kepabeanan serta cukai. Pernyataan Djaka mengenai tidak adanya perubahan tugas menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan diarahkan agar tidak mengganggu fungsi operasional institusi. Program dan target yang telah berjalan tetap dapat dilanjutkan sambil menunggu kemungkinan penyesuaian kebijakan pada tingkat kementerian. Kesinambungan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada pegawai maupun pelaku usaha.
Suahasil Nazara sendiri bukan sosok baru dalam lingkungan Kementerian Keuangan karena sebelumnya telah lama berada dalam jajaran pimpinan kementerian. Pengalamannya dalam pengelolaan kebijakan fiskal membuat proses transisi kepemimpinan memiliki kesinambungan dengan berbagai program yang telah berjalan. Bagi unit seperti Bea Cukai, kondisi tersebut memungkinkan koordinasi berlangsung tanpa membutuhkan penyesuaian besar terhadap arah tugas. Arahan yang diberikan tetap berpusat pada pencapaian mandat dan peningkatan kinerja institusi. Meski demikian, setiap pergantian kepemimpinan tetap dapat membawa penekanan baru terhadap prioritas maupun cara pelaksanaan kebijakan. Jajaran Bea Cukai karena itu tetap perlu menyesuaikan diri apabila kemudian terdapat instruksi lebih spesifik mengenai penerimaan, pengawasan, maupun pelayanan.
Tantangan lain yang tetap dihadapi Bea Cukai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan pengawasan. Institusi tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat, pelaku perjalanan, importir, eksportir, perusahaan logistik, dan berbagai kelompok usaha sehingga kualitas pelayanan menjadi sorotan. Transparansi mengenai prosedur dan biaya diperlukan untuk mengurangi kesalahpahaman ketika masyarakat berhadapan dengan ketentuan kepabeanan. Perbaikan sistem pengaduan juga penting agar persoalan yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas. Pada sisi internal, pengawasan terhadap integritas pegawai perlu terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Perbaikan tata kelola menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mempertahankan kinerja institusi.
Bea Cukai juga menghadapi kebutuhan untuk menjaga industri nasional dari praktik perdagangan ilegal tanpa menghambat kegiatan perdagangan yang sah. Barang impor yang masuk tanpa memenuhi kewajiban dapat menciptakan persaingan tidak seimbang terhadap produsen domestik yang menjalankan ketentuan. Sebaliknya, pemeriksaan yang terlalu panjang terhadap barang yang patuh dapat meningkatkan biaya logistik dan mengurangi efisiensi. Sistem berbasis risiko menjadi penting untuk menyeimbangkan kedua kebutuhan tersebut. Pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan tinggi dapat memperoleh pelayanan yang lebih efisien, sementara sumber daya pengawasan diarahkan kepada transaksi dengan risiko lebih besar. Pendekatan semacam itu menjadi bagian dari modernisasi administrasi kepabeanan yang terus dibutuhkan seiring meningkatnya volume perdagangan.
Pernyataan Djaka Budhi Utama mengenai tidak berubahnya tugas Bea Cukai di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada akhirnya menegaskan adanya kesinambungan dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan dan cukai. Institusi tetap memiliki tanggung jawab menjaga penerimaan negara, mengawasi lalu lintas barang, memberikan fasilitas perdagangan, serta mendukung perlindungan terhadap industri dan masyarakat. Pergantian Menteri Keuangan tidak mengubah mandat tersebut, meskipun penyesuaian strategi tetap dapat dilakukan mengikuti kebutuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan tugas yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Penguatan teknologi, integritas pegawai, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan berbasis risiko akan tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas Bea Cukai. Di bawah kepemimpinan baru Kementerian Keuangan, kesinambungan tugas tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas penerimaan sekaligus mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian nasional.
