newssportsaz_0q4zf1
Garut, 14 September 2026 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyoroti alokasi anggaran pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Garut pada 2026 yang dinilai masih timpang dan belum sebanding dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan harus mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, pendidikan, hingga akses menuju fasilitas kesehatan. Kondisi geografis Garut yang luas membuat kebutuhan terhadap jaringan jalan berkualitas menjadi semakin penting untuk menjaga konektivitas antarwilayah. KDM menilai pemerintah kabupaten perlu meninjau kembali prioritas belanjanya agar anggaran pembangunan lebih banyak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Penentuan program juga perlu mempertimbangkan kondisi nyata jalan di setiap wilayah, terutama ruas dengan tingkat kerusakan tinggi dan intensitas penggunaan yang besar. Evaluasi tersebut diharapkan membuat pembangunan infrastruktur pada 2026 berlangsung lebih proporsional dan memberikan dampak langsung kepada warga.
Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata mengenai besarnya nominal anggaran, tetapi juga bagaimana dana tersebut didistribusikan berdasarkan kebutuhan. Kabupaten Garut memiliki banyak ruas jalan dengan karakteristik berbeda sehingga pemerintah perlu menyusun skala prioritas secara objektif. Jalan yang menjadi akses utama menuju pusat ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan pertanian, dan permukiman padat dapat memperoleh perhatian lebih besar apabila kondisinya membutuhkan penanganan segera. Pemerintah daerah juga perlu membedakan kebutuhan rehabilitasi berat, pemeliharaan rutin, dan peningkatan kapasitas jalan. Dengan pemetaan yang baik, anggaran dapat diarahkan pada proyek yang memberikan manfaat terbesar. Pendekatan tersebut sekaligus mengurangi risiko pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan tingkat urgensi masing-masing wilayah.
KDM selama ini menempatkan infrastruktur jalan sebagai salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jalan yang rusak tidak hanya menyebabkan perjalanan menjadi tidak nyaman, tetapi juga dapat meningkatkan biaya transportasi dan memperpanjang waktu tempuh. Dampaknya semakin terasa bagi masyarakat yang setiap hari membawa hasil pertanian atau barang dagangan menuju pusat pemasaran. Kendaraan juga membutuhkan biaya perawatan lebih tinggi ketika harus melewati ruas yang mengalami kerusakan berat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi daya saing suatu kawasan karena aktivitas ekonomi menjadi kurang efisien. Karena itu, pembangunan jalan dipandang sebagai investasi yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial secara bersamaan.
Karakter geografis Kabupaten Garut menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Wilayahnya mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, pegunungan, hingga daerah yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Pembangunan jalan pada kawasan tertentu membutuhkan biaya lebih besar karena kondisi medan dan kebutuhan konstruksinya berbeda. Selain itu, curah hujan tinggi dan potensi bencana seperti longsor dapat mempercepat kerusakan apabila pembangunan tidak dilengkapi sistem drainase serta struktur pendukung yang memadai. Pemerintah karena itu tidak cukup hanya menghitung panjang jalan yang akan diperbaiki. Kualitas konstruksi dan ketahanan terhadap karakter lingkungan setempat juga perlu menjadi pertimbangan utama.
Pembagian kewenangan jalan turut menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam pembahasan anggaran. Tidak seluruh ruas yang berada secara geografis di Kabupaten Garut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten karena terdapat jalan provinsi maupun jalan nasional. Status tersebut menentukan pemerintah mana yang memiliki kewajiban melakukan pembangunan dan pemeliharaan. Pemkab Garut perlu memastikan anggarannya difokuskan terhadap ruas yang memang menjadi kewenangan kabupaten, sementara kebutuhan pada jalan provinsi dan nasional dapat dikoordinasikan dengan pemerintah di tingkat lebih tinggi. Koordinasi menjadi penting karena masyarakat menggunakan seluruh jaringan tersebut sebagai satu kesatuan dalam aktivitas sehari-hari. Kualitas konektivitas akan tetap terganggu apabila hanya sebagian ruas diperbaiki sementara jalur penghubung lainnya mengalami kerusakan.
Pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh dapat menjadi dasar untuk memperbaiki ketimpangan dalam penentuan anggaran. Pemerintah daerah dapat mengelompokkan ruas berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, jumlah penduduk yang dilayani, dan fungsi ekonominya. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan proyek yang harus ditangani terlebih dahulu pada tahun anggaran 2026. Ruas yang rusak berat dan digunakan banyak masyarakat semestinya memperoleh prioritas lebih tinggi dibandingkan jalan yang kondisinya masih relatif baik. Transparansi mengenai kriteria tersebut juga dapat membantu masyarakat memahami alasan sebuah ruas mendapatkan penanganan lebih dahulu. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak menimbulkan kesan hanya menguntungkan wilayah tertentu.
Selain pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan jalan menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting. Pemerintah daerah perlu mencegah kerusakan ringan berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Lubang kecil, kerusakan permukaan, drainase tersumbat, maupun kerusakan bahu jalan dapat ditangani sejak awal melalui pemeliharaan rutin. Strategi tersebut dapat memperpanjang usia pelayanan jalan sekaligus membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Pemeliharaan juga perlu dilakukan secara konsisten dan tidak hanya ketika kerusakan sudah mengganggu aktivitas masyarakat. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan rehabilitasi besar yang terus berulang pada ruas yang sama.
Perbaikan jaringan jalan memiliki dampak besar terhadap sektor pertanian yang menjadi salah satu aktivitas ekonomi penting di Garut. Petani membutuhkan akses yang lancar untuk membawa hasil produksi dari kawasan pertanian menuju pasar maupun pusat distribusi. Kondisi jalan yang buruk dapat meningkatkan waktu perjalanan dan biaya angkut sehingga pada akhirnya memengaruhi harga serta pendapatan produsen. Hal serupa berlaku terhadap sektor pariwisata karena kemudahan akses menjadi salah satu pertimbangan masyarakat ketika menentukan tujuan perjalanan. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang ekonomi baru di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau. Karena itu, pembangunan jalan dapat diselaraskan dengan strategi pengembangan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Sorotan mengenai ketimpangan anggaran juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Garut untuk mengevaluasi komposisi belanja daerah secara lebih luas. Program yang memiliki dampak terbatas dapat ditinjau kembali apabila terdapat kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak bagi masyarakat. Namun, perubahan anggaran tetap harus mempertimbangkan kewajiban pemerintah membiayai pelayanan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tantangannya adalah menentukan keseimbangan sehingga pembangunan jalan memperoleh porsi yang memadai tanpa mengganggu pelayanan penting lainnya. Efisiensi belanja dapat menjadi salah satu jalan untuk menciptakan ruang fiskal tambahan. Setiap proyek yang dipilih juga harus memiliki perencanaan teknis yang matang agar anggaran tidak terbuang akibat kualitas pekerjaan yang rendah.
Sorotan KDM terhadap alokasi anggaran pembangunan jalan Pemkab Garut 2026 pada akhirnya menjadi dorongan untuk memperkuat prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah kabupaten diharapkan melakukan evaluasi terhadap distribusi anggaran sekaligus memetakan ruas yang paling mendesak untuk diperbaiki. Penanganan jalan harus memperhatikan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat yang menggunakan, fungsi ekonomi, serta keterhubungannya dengan fasilitas pelayanan publik. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat juga diperlukan untuk memastikan jalan dengan kewenangan berbeda tetap mendapatkan penanganan. Di samping pembangunan baru, pemeliharaan harus dilakukan secara konsisten agar investasi infrastruktur memiliki usia pelayanan lebih panjang. Dengan anggaran yang lebih proporsional dan pelaksanaan yang tepat sasaran, pembangunan jalan di Garut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat.
