newssportsaz_0q4zf1
Rote Ndao, 13 September 2026 – Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyatakan siap membantu memfasilitasi aparatur sipil negara asal Rote Ndao yang ingin mengajukan perpindahan tugas dari Papua setelah insiden penembakan terhadap pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa tersebut menewaskan tiga pegawai, salah satunya Wili Mbuik, CPNS asal Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Insiden itu menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan keluarga korban, terlebih masih terdapat anggota keluarga Wili yang bekerja sebagai ASN di Papua. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memahami kekhawatiran tersebut karena persoalan yang dihadapi tidak lagi hanya menyangkut kenyamanan dalam bekerja, tetapi juga keselamatan jiwa. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan berupaya berkoordinasi dengan instansi pusat apabila terdapat ASN yang merasa tidak aman dan ingin kembali bertugas di daerah asal. Langkah itu diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada keluarga yang masih mengalami trauma setelah peristiwa penembakan.
Penembakan terjadi di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026. Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menjadi korban dalam peristiwa tersebut, yakni Wili Mbuik asal Rote Ndao, Alfonsius Albinus Mehan asal Kabupaten Sikka, serta Aprida Rapi. Ketiganya dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi sasaran penembakan saat menjalankan aktivitas di wilayah tersebut. Aparat keamanan kemudian melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap kelompok yang diduga bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sejumlah barang bukti juga diamankan dari lokasi kejadian untuk mendukung proses penyelidikan. Insiden tersebut kembali menimbulkan perhatian terhadap keamanan para pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan masyarakat di wilayah rawan Papua Pegunungan.
Wili diketahui merupakan CPNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan ditempatkan di Dinas Pertanian. Ia merantau ke Papua setelah menyelesaikan pendidikan tinggi dan kemudian mengikuti proses seleksi untuk menjadi aparatur pemerintah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga di Rote Ndao dan Kupang karena Wili masih berada pada usia muda serta baru memulai perjalanan pengabdiannya sebagai pegawai pemerintah. Keluarga mengenangnya sebagai pribadi yang pendiam dan penurut serta memiliki semangat untuk bekerja setelah menyelesaikan pendidikan. Jenazah Wili kemudian dipulangkan ke Nusa Tenggara Timur untuk diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan di kampung halamannya. Peristiwa tersebut juga membuat keluarga semakin mengkhawatirkan keselamatan anggota keluarga lainnya yang masih bekerja di Papua.
Kekhawatiran keluarga semakin besar setelah ponsel milik Wili diduga berada di tangan orang yang terlibat dalam penembakan. Ponsel tersebut kemudian digunakan untuk melakukan panggilan video kepada anggota keluarga korban di Kupang maupun Rote Ndao. Keluarga mengaku mengalami tekanan dan trauma setelah menerima panggilan tersebut, terlebih orang yang menggunakan telepon bukan Wili yang telah dinyatakan meninggal dunia. Dalam percakapan yang kemudian beredar luas, keluarga mempertanyakan alasan korban menjadi sasaran penembakan. Keluarga juga meminta pendampingan dan perlindungan karena masih terdapat kerabat yang bekerja di Papua. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan keluarga berharap anggota mereka yang berstatus ASN dapat difasilitasi untuk pindah dari wilayah tersebut.
Salah satu perhatian keluarga diarahkan kepada kakak kandung Wili yang juga disebut bekerja sebagai ASN di Papua. Setelah melihat peristiwa yang dialami adiknya, keluarga berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke daerah asal. Permintaan tersebut disampaikan bukan semata-mata karena persoalan lokasi kerja, tetapi karena keluarga mengkhawatirkan ancaman terhadap keselamatan. Mereka menilai pengalaman yang menimpa Wili telah menimbulkan trauma dan rasa tidak aman terhadap anggota keluarga yang masih bertugas di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kemudian merespons aspirasi tersebut dengan membuka ruang untuk membantu proses koordinasi. Paulus Henuk menyatakan kondisi keamanan yang mengancam jiwa perlu menjadi pertimbangan khusus dalam melihat permohonan perpindahan ASN.
Paulus menjelaskan bahwa perpindahan ASN pada dasarnya terikat pada sejumlah aturan dan ketentuan mengenai masa pengabdian. Dalam konteks ASN yang baru diterima, terdapat ketentuan mengenai kesediaan untuk tidak mengajukan perpindahan dari instansi tempat bekerja dalam jangka waktu tertentu. Namun, menurut Paulus, kondisi yang berkaitan dengan ancaman keselamatan membutuhkan perhatian tersendiri dari pemerintah. Karena itu, Pemkab Rote Ndao berencana berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah daerah berharap terdapat kemungkinan kebijakan khusus atau dispensasi bagi ASN asal Rote Ndao yang benar-benar menghadapi persoalan keamanan. Setiap permohonan tentu tetap harus diproses sesuai ketentuan dan kewenangan instansi terkait.
Bupati menilai negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk aparatur pemerintah yang menjalankan tugas di daerah dengan tantangan keamanan tinggi. Menurutnya, seseorang yang memilih mengabdi sebagai ASN seharusnya memperoleh perlindungan yang memadai agar dapat menjalankan pekerjaannya tanpa terus-menerus berada dalam kekhawatiran terhadap keselamatan. Karena itu, persoalan pemindahan ASN tidak hanya dilihat sebagai urusan administratif kepegawaian ketika terdapat ancaman nyata terhadap nyawa. Pemerintah daerah akan menyampaikan kondisi yang dihadapi keluarga dan ASN kepada lembaga yang mempunyai kewenangan menentukan kebijakan mutasi. Koordinasi tersebut diperlukan karena Pemkab Rote Ndao tidak dapat secara sepihak memindahkan ASN yang tercatat bekerja pada pemerintah daerah atau instansi lain di Papua. Keputusan akhirnya membutuhkan mekanisme serta persetujuan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
Selain membahas persoalan ASN, Paulus mengecam keras penembakan yang menewaskan Wili dan korban lainnya. Ia meminta aparat keamanan mengejar dan memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Pemerintah daerah memandang penyerangan terhadap pegawai yang sedang menjalankan pengabdian sebagai tindakan serius yang tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Penegakan hukum dinilai penting tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban, tetapi juga untuk menjaga rasa aman masyarakat yang bekerja di Papua. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga memberikan perhatian terhadap keluarga Wili selama proses pemulangan dan pemakaman jenazah. Dukungan terhadap keluarga diharapkan dapat membantu mereka menghadapi masa duka sekaligus trauma yang muncul setelah peristiwa tersebut.
Kasus tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah lain di Nusa Tenggara Timur karena dua dari tiga korban berasal dari provinsi tersebut. Selain Wili dari Rote Ndao, Alfonsius Albinus Mehan berasal dari Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah dan keluarga berharap pengamanan terhadap ASN maupun masyarakat sipil yang bekerja di wilayah rawan dapat semakin diperkuat. Banyak warga dari berbagai daerah di Indonesia bekerja di Papua sebagai tenaga kesehatan, guru, pegawai pemerintah, pekerja swasta, maupun profesi lainnya. Mereka mempunyai peran dalam pelayanan publik dan pembangunan sehingga aspek keselamatan menjadi faktor penting agar aktivitas dapat berlangsung dengan baik. Insiden di Jayawijaya menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap pekerja dan aparatur di wilayah rawan membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta aparat keamanan.
Pemkab Rote Ndao kini akan menindaklanjuti aspirasi keluarga dan ASN yang merasa tidak aman melalui koordinasi dengan instansi terkait. Paulus Henuk berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan keadaan khusus yang muncul setelah penembakan di Jayawijaya sehingga aturan perpindahan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Namun, setiap permohonan tetap harus melalui proses administratif dan penilaian sesuai ketentuan kepegawaian. Pemerintah daerah pada saat yang sama meminta aparat memastikan pelaku penembakan dapat ditemukan dan dimintai pertanggungjawaban. Bagi keluarga Wili, perhatian saat ini tidak hanya tertuju pada proses pemakaman dan penghormatan terakhir kepada korban, tetapi juga keselamatan kerabat mereka yang masih berada di Papua. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memastikan akan berupaya mendampingi proses tersebut agar kekhawatiran keluarga dapat memperoleh jalan keluar yang sesuai aturan.
