newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 November 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mengumpulkan setoran pajak sekitar Rp500 triliun guna mendekati target penerimaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, otoritas perpajakan perlu mempercepat berbagai langkah pengawasan, pelayanan, dan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Besarnya kebutuhan penerimaan tersebut menjadi perhatian karena pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja pemerintah. DJP diharapkan mampu menjaga penerimaan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kondisi dunia usaha.
Upaya mengejar penerimaan pajak dilakukan melalui optimalisasi pembayaran kewajiban wajib pajak, pengawasan kepatuhan, serta pemanfaatan data transaksi ekonomi. DJP juga perlu memastikan seluruh pembayaran yang telah menjadi kewajiban perusahaan maupun individu dapat disetorkan tepat waktu. Pada akhir tahun, penerimaan pajak biasanya dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, pembayaran angsuran pajak penghasilan, serta penyelesaian kewajiban perpajakan dari berbagai sektor usaha. Namun, besarnya penerimaan yang berhasil dikumpulkan tetap bergantung pada perkembangan ekonomi dan kemampuan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Karena itu, percepatan penerimaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil kegiatan usaha agar tidak menimbulkan tekanan yang tidak diperlukan.
Salah satu perhatian pemerintah adalah penguatan pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan besar. DJP dapat memanfaatkan informasi dari laporan keuangan, data transaksi, dan hasil pemeriksaan untuk mengidentifikasi kewajiban yang belum dipenuhi. Langkah tersebut mencakup penagihan tunggakan yang telah memiliki dasar hukum serta pengujian kepatuhan terhadap ketentuan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui transaksi yang tidak mencerminkan kegiatan ekonomi sebenarnya. Meski demikian, setiap tindakan pemeriksaan dan penagihan harus mengikuti prosedur resmi serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan penjelasan. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan hak wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan kebutuhan tambahan penerimaan sekitar Rp500 triliun tersebut dalam kegiatan media gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan bahwa angka final realisasi penerimaan hingga Oktober masih akan disampaikan dalam laporan resmi berikutnya. Sebagai gambaran, target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, sedangkan realisasi hingga akhir September mencapai Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68,2 persen dari target tahunan. DJP menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkecil selisih tersebut, termasuk pemungutan pajak melalui platform perdagangan elektronik dan transaksi digital luar negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas basis penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Strategi lainnya mencakup penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax untuk mengurangi praktik pengalihan laba perusahaan multinasional ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. DJP juga mengoptimalkan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi agar wajib pajak terdorong melunasi pokok utang pajaknya. Selain itu, pendekatan behavioral nudging diterapkan melalui penyampaian imbauan dan pengingat kepada wajib pajak yang terindikasi belum melaporkan kewajibannya secara benar. Pendekatan persuasif tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela sebelum otoritas menggunakan langkah pemeriksaan atau penegakan hukum. Dengan menggabungkan kebijakan perpajakan dan perbaikan administrasi, pemerintah berupaya memperoleh tambahan penerimaan dari berbagai sumber yang telah memiliki dasar hukum.
Dari sisi internal, DJP memperkuat kapasitas pegawai, terutama account representative yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Bimo menyampaikan bahwa penataan jabatan fungsional telah membantu meningkatkan aktivitas pengawasan sekitar 65 persen dan aktivitas pemeriksaan sekitar 25 persen dalam periode evaluasi yang disampaikan DJP. Pengembangan sistem administrasi Coretax juga terus dilakukan untuk memperbaiki integrasi data dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknologi analitik, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, diharapkan membantu petugas mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan secara lebih tepat. DJP turut memperkuat pertukaran informasi perpajakan internasional guna memeriksa transaksi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan.
Upaya mengejar penerimaan Rp500 triliun hingga akhir 2026 menjadi tantangan penting bagi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan APBN. Pencapaian target pajak akan memengaruhi kemampuan negara membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan belanja lainnya. Meski demikian, peningkatan penerimaan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak wajib pajak serta upaya menjaga iklim investasi dan aktivitas ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan penggunaan teknologi dan penguatan pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan waktu yang semakin terbatas, efektivitas kebijakan perpajakan, kepatuhan masyarakat, dan koordinasi antarlembaga akan menjadi faktor penentu hasil penerimaan pada penghujung tahun. DJP diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh instrumen yang tersedia agar target
