Jakarta, 19 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan tidak memasukkan ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, pendapat ahli, serta aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, usulan mengenai penindakan terhadap kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang telah menimbulkan perbedaan pandangan selama proses pembahasan. Sebagian pihak mendukung pengaturan tersebut sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sementara kelompok lainnya menyampaikan keberatan karena mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kewenangan. DPR akhirnya memilih tidak mengakomodasi ketentuan tersebut dalam naskah akhir undang-undang. Keputusan ini menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian setelah pembahasan regulasi perampasan aset berlangsung selama bertahun-tahun.
Habiburokhman mengatakan bahwa Komisi III telah menerima masukan dari berbagai unsur masyarakat dan kalangan ahli sebelum menentukan sikap terhadap pengaturan illicit enrichment. Dalam proses pembahasan, DPR disebut menghadirkan sedikitnya 15 elemen untuk memberikan pandangan mengenai kemungkinan penerapan ketentuan tersebut di Indonesia. Selain mendengarkan aspirasi publik, DPR juga melakukan kajian perbandingan terhadap sistem hukum di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang menurut penjelasannya tidak menerapkan konsep illicit enrichment dalam bentuk yang sedang dibahas DPR. Ia juga menyinggung pengalaman Jerman yang disebut pernah menghadapi persoalan konstitusional terkait pengaturan serupa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DPR menilai perlindungan hak individu dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan harus diperhatikan dalam penyusunan aturan perampasan aset.
Alasan lain yang dikemukakan DPR berkaitan dengan perbedaan karakter antara hukum formil dan hukum materiil. Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang terutama untuk mengatur tata cara atau mekanisme hukum dalam proses perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Sementara itu, pengaturan illicit enrichment dinilai termasuk dalam ranah hukum materiil karena berkaitan dengan penetapan norma mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi. Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk tidak menggabungkan kedua jenis pengaturan dalam satu undang-undang. Meski demikian, keputusan itu tidak berarti bahwa seluruh persoalan mengenai asal-usul kekayaan seseorang berada di luar jangkauan hukum. Penegakan hukum terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mekanisme yang diatur dalam regulasi perampasan aset.
Keputusan DPR tersebut mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan alasan tidak dimasukkannya pengaturan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar. ICW menilai ketentuan tersebut berpotensi menjadi instrumen penting untuk menjangkau kekayaan pejabat publik yang nilainya tidak sebanding dengan penghasilan sah atau tidak tercermin dalam laporan harta kekayaan. Organisasi antikorupsi itu juga mempertanyakan argumentasi mengenai pemisahan hukum formil dan materiil yang digunakan DPR. Menurut pandangan ICW, pengaturan perampasan aset tetap perlu memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kekayaan yang diduga berasal dari praktik korupsi dapat ditelusuri secara efektif. Di sisi lain, kekhawatiran mengenai perlindungan HAM menunjukkan pentingnya jaminan proses hukum yang adil, pembuktian yang jelas, dan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya perdebatan mengenai cara menyeimbangkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak warga negara.
Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani telah menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Selain mengatur mekanisme perampasan aset, regulasi tersebut juga memuat pembentukan badan pengelola dan badan pengawas untuk mengurangi risiko konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan. DPR menilai keberadaan lembaga pengawas diperlukan agar proses perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana tekanan politik maupun pemerasan oleh aparat. Namun, tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan kemampuan negara menindaklanjuti indikasi pertambahan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar. Ke depan, efektivitas undang-undang ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan aturan, kualitas pengawasan, dan kemampuan aparat dalam menelusuri aset yang berhubungan dengan tindak pidana. Perdebatan mengenai pengaturan kekayaan tidak wajar juga diperkirakan tetap menjadi bagian dari pembahasan penguatan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.






