Jakarta, 17 November 2026 – Dugaan praktik pungutan tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) kembali menjadi perhatian setelah seorang saksi mengaku rutin menyerahkan uang dengan nilai mencapai Rp80 juta hingga Rp130 juta. Pengakuan tersebut muncul dalam proses pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan pelayanan keimigrasian. Keterangan saksi mengindikasikan adanya dugaan pembayaran di luar biaya resmi untuk membantu kelancaran pengurusan dokumen izin tinggal. Nilai setoran yang disebutkan cukup besar sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan dan pengawasan administrasi keimigrasian. Meski demikian, keterangan tersebut masih harus diuji bersama alat bukti lain sebelum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
Dalam keterangannya, saksi menyebut pembayaran dilakukan secara berulang berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Besaran uang yang diserahkan disebut bervariasi, yakni sekitar Rp80 juta sampai Rp130 juta, bergantung pada periode maupun kebutuhan pengurusan yang berlangsung. Pengakuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pelayanan izin tinggal. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang menerima uang, bagaimana mekanisme penyerahannya, serta apakah pembayaran tersebut memiliki hubungan dengan penyalahgunaan kewenangan. Penelusuran dokumen transaksi dan komunikasi antarpihak dapat membantu memperjelas rangkaian peristiwa yang disampaikan saksi.
Pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia pada dasarnya memiliki prosedur administratif dan ketentuan biaya yang ditetapkan pemerintah. Jenis izin yang tersedia dapat berbeda sesuai tujuan kedatangan, mulai dari kegiatan pekerjaan, pendidikan, penyatuan keluarga, hingga kepentingan lainnya yang diatur dalam peraturan keimigrasian. Pemohon maupun penjamin wajib memenuhi persyaratan dokumen serta mengikuti mekanisme pembayaran resmi sesuai layanan yang digunakan. Apabila terdapat permintaan uang di luar ketentuan dengan memanfaatkan kewenangan jabatan, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, pemeriksaan dugaan setoran rutin menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses pelayanan yang seharusnya berlangsung secara transparan.
Keterangan mengenai pembayaran puluhan hingga ratusan juta rupiah juga membuka kemungkinan pendalaman terhadap sistem pengawasan internal lembaga keimigrasian. Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah dugaan transaksi tersebut dilakukan secara individual atau melibatkan lebih banyak pihak dalam jaringan pelayanan administrasi. Penelusuran terhadap rekening, catatan pembayaran, serta dokumen permohonan izin tinggal dapat membantu menguji kesesuaian antara keterangan saksi dan fakta yang ditemukan. Selain itu, pemeriksaan terhadap pihak yang disebut menerima maupun mengetahui aliran uang diperlukan untuk memberikan gambaran perkara secara menyeluruh. Seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan memperoleh perlakuan sesuai asas praduga tak bersalah.
Pengungkapan dugaan setoran rutin dalam pengurusan izin tinggal WNA menjadi pengingat mengenai pentingnya integritas dan akuntabilitas pelayanan publik. Sistem administrasi keimigrasian membutuhkan prosedur yang jelas agar masyarakat, perusahaan penjamin, dan warga negara asing dapat mengurus dokumen tanpa menghadapi permintaan pembayaran tidak resmi. Penguatan layanan digital, transparansi tarif, serta mekanisme pengaduan dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, proses hukum perlu memastikan setiap dugaan pelanggaran dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Hasil pemeriksaan lanjutan diharapkan dapat memperjelas keterangan saksi sekaligus memberikan kepastian mengenai dugaan penyimpangan dalam pelayanan izin tinggal warga negara asing.





