Jakarta, 15 November 2026 – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadapi tantangan politik setelah kedekatannya dengan sejumlah tokoh nasional belum mampu mengantarkan partai tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep, PSI berupaya memperluas pengaruh politik melalui konsolidasi organisasi, pembaruan identitas partai, serta dukungan terhadap pemerintahan. Namun, hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa popularitas tokoh dan akses terhadap lingkaran kekuasaan tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan elektoral. Situasi tersebut semakin mendapat perhatian setelah sejumlah tokoh penting PSI mengundurkan diri dari keanggotaan partai pada November 2026. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan PSI membangun kekuatan politik yang bertumpu pada organisasi dan kepercayaan pemilih.
Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,81 persen dari total suara sah nasional. Perolehan tersebut meningkat dibandingkan Pemilu 2019, ketika PSI mengumpulkan sekitar 2,65 juta suara atau 1,89 persen. Meski mengalami pertumbuhan, hasil tersebut belum memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen yang berlaku pada Pemilu 2024. Akibatnya, PSI kembali gagal menempatkan wakil di DPR RI untuk periode 2024–2029. Kondisi ini menjadi paradoks karena partai yang memiliki tingkat pengenalan publik cukup luas belum berhasil mengubah perhatian masyarakat menjadi keterwakilan legislatif. Kegagalan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya penguatan jaringan politik dan kemampuan menjangkau pemilih secara berkelanjutan.
Kedekatan PSI dengan keluarga Presiden ketujuh RI Joko Widodo menjadi salah satu faktor yang banyak dibahas dalam perkembangan politik partai tersebut. Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, memimpin PSI sejak September 2023 dan kembali memperoleh mandat sebagai ketua umum dalam kongres pada Juli 2025. Jokowi juga secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap PSI dan terlibat dalam berbagai kegiatan konsolidasi organisasi. Hubungan tersebut memberikan perhatian publik yang besar terhadap aktivitas partai, termasuk agenda politik menjelang Pemilu 2029. Namun, kedekatan dengan tokoh berpengaruh tidak otomatis menghasilkan dukungan yang merata di seluruh daerah pemilihan. PSI tetap menghadapi kebutuhan membangun struktur organisasi, memperkuat kaderisasi, serta menawarkan program yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat.
Tantangan PSI semakin terlihat setelah tiga tokohnya, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan pengunduran diri dari partai pada Senin, 9 November 2026. Ketiganya diketahui memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli menjabat Menteri Kehutanan, Giring sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana merupakan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kaesang menerima keputusan tersebut dengan menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara perlu ditempatkan di atas kepentingan organisasi politik. Meski demikian, pengunduran diri sejumlah tokoh senior memunculkan pembahasan mengenai hubungan antara kepentingan partai dan tanggung jawab pejabat pemerintahan. Sejumlah pengamat menilai perkembangan tersebut dapat menjadi ujian bagi kemampuan PSI mempertahankan konsolidasi internal.
Dinamika politik juga meningkat setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026. Meskipun Gibran bukan kader PSI, hubungan keluarganya dengan Kaesang dan Jokowi membuat perkembangan tersebut mendapat perhatian dalam pembahasan arah politik partai. PSI menyatakan menghormati keputusan Gibran dan tetap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo. Sikap tersebut menunjukkan bahwa partai belum mengumumkan perubahan posisi politik menjadi oposisi. Namun, tanpa keterwakilan di DPR RI, PSI memiliki keterbatasan untuk memengaruhi pembahasan undang-undang, anggaran, dan pengawasan pemerintah melalui mekanisme parlemen. Kondisi ini menempatkan PSI pada posisi yang berbeda dibandingkan partai pendukung pemerintah yang memiliki fraksi di DPR.
Hasil survei Indonesia Political Opinion yang dilakukan pada 12–20 Oktober 2026 menunjukkan elektabilitas PSI berada pada angka 2,9 persen. Survei terhadap 1.200 responden tersebut menggunakan metode pengambilan sampel bertingkat dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin kesalahan sekitar 2,9 persen. Angka tersebut merupakan gambaran preferensi responden pada periode survei, bukan kepastian mengenai hasil pemilu berikutnya. Meski demikian, temuan itu menjadi salah satu bahan evaluasi bagi PSI dalam menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029. Partai perlu memperhatikan bagaimana tingkat pengenalan publik dapat diterjemahkan menjadi kepercayaan terhadap program, calon legislatif, dan aktivitas organisasi. Penguatan struktur hingga tingkat daerah juga menjadi aspek penting karena persaingan pemilu legislatif berlangsung melalui daerah pemilihan yang memiliki karakteristik berbeda.
Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa PSI menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan kedekatan dengan kekuasaan dan pembangunan basis dukungan masyarakat. Hubungan dengan tokoh nasional dapat membantu meningkatkan perhatian publik, tetapi keberhasilan dalam pemilu tetap ditentukan oleh pilihan pemilih dan kemampuan organisasi menghadirkan representasi politik. PSI juga perlu menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan isu yang selama ini menjadi bagian dari identitas partai, termasuk keterlibatan generasi muda, reformasi politik, dan tata kelola pemerintahan. Di tengah perubahan konfigurasi politik nasional, keputusan organisasi dan komunikasi kepada masyarakat akan menjadi bagian penting dari proses konsolidasi. Pemilu 2029 akan menjadi kesempatan bagi PSI untuk mengukur hasil pembenahan yang dilakukan setelah dua kali gagal menembus DPR RI. Tantangan utamanya bukan sekadar mempertahankan kedekatan dengan tokoh berpengaruh, melainkan membangun kepercayaan politik yang dapat diwujudkan melalui dukungan pemilih secara nyata.






