newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk menentukan dua calon wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Kedua nama tersebut nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya. Mekanisme penggantian wakil presiden telah diatur dalam konstitusi sehingga tidak dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden.
Mahfud menyampaikan penjelasan tersebut melalui podcast Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Rabu (11/11/2026). Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, presiden berwenang mengajukan dua kandidat, sedangkan keputusan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai wakil presiden berada dalam mekanisme pemilihan MPR.
Menurut Mahfud, penentuan dua nama calon merupakan kewenangan Presiden Prabowo yang tidak seharusnya diintervensi oleh pihak lain. Ia mengingatkan agar masyarakat maupun kelompok politik tidak terburu-buru mendesakkan tokoh tertentu sebagai pengganti Gibran. Terlebih, proses pengunduran diri atau pemberhentian wakil presiden harus terlebih dahulu diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Meski keputusan akhir berada di tangan presiden, Mahfud menilai komunikasi politik tetap dapat dilakukan sebelum penentuan kandidat. Prabowo dapat mendengarkan pandangan pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat sipil sebagai bahan pertimbangan. Namun, konsultasi tersebut merupakan bagian dari pertimbangan politik dan etika pemerintahan, bukan kewajiban konstitusional yang membatasi kewenangan presiden dalam mengusulkan calon.
Pembahasan mengenai calon pengganti Gibran menguat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026, yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Pertemuan itu juga membahas dinamika politik yang berkembang berkaitan dengan persoalan hukum dan persyaratan jabatan wakil presiden.
Apabila pengunduran diri Gibran telah diproses secara resmi dan jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari. Presiden kemudian mengajukan dua calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan yang diperlukan. Anggota MPR akan memilih satu kandidat untuk menduduki jabatan tersebut, kemudian melaksanakan pelantikan sesuai prosedur ketatanegaraan.
Mahfud menegaskan bahwa pembicaraan mengenai sosok pengganti sebaiknya tidak mendahului penyelesaian proses pengunduran diri Gibran. Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme yang jelas untuk menjaga kesinambungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Dengan demikian, perhatian utama saat ini adalah memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan sebelum Presiden Prabowo menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
