newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 30 Agustus 2026 – Warga Islandia menolak rencana pemerintah untuk membuka kembali perundingan keanggotaan dengan Uni Eropa (UE). Dalam referendum yang digelar Sabtu (29/8/2026), kubu No meraih 52,8 persen suara, sementara kubu Yes memperoleh 47,2 persen. Tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 82,5 persen.
Referendum tersebut bukan pemungutan suara untuk menentukan Islandia langsung bergabung dengan UE. Warga hanya diminta menentukan apakah pemerintah boleh memulai kembali perundingan yang sebelumnya terhenti. Jika negosiasi berhasil, keanggotaan tetap harus diputuskan melalui referendum lanjutan.
Kekhawatiran terhadap Industri Perikanan
Isu kedaulatan atas sumber daya laut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penolakan. Industri perikanan memiliki posisi penting dalam perekonomian Islandia dan menyumbang sekitar 40 persen pendapatan ekspor negara tersebut.
Kelompok penolak khawatir aturan UE dapat mengurangi kendali Islandia terhadap wilayah perairan dan pengelolaan sumber daya ikan. Mereka menilai mempertahankan kebijakan nasional lebih penting dibandingkan memperoleh status sebagai anggota penuh UE.
Selain persoalan perikanan, isu kedaulatan dan kemampuan Islandia menentukan kebijakan ekonominya sendiri juga menjadi bagian penting dalam kampanye kubu No.
Reykjavik Berbeda dengan Wilayah Lain
Hasil referendum memperlihatkan perbedaan geografis yang cukup tajam. Dua daerah pemilihan di pusat Reykjavik menjadi satu-satunya wilayah yang memberikan mayoritas suara untuk membuka kembali perundingan.
Sebaliknya, seluruh daerah pemilihan lainnya memilih menolak. Di Reykjavik Utara, suara Yes mencapai 57,5 persen dan di Reykjavik Selatan 54,5 persen. Namun, wilayah Northwest, Northeast, South, dan Southwest memberikan mayoritas suara untuk kubu No.
Negosiasi Terhenti Sejak 2013
Islandia mengajukan permohonan menjadi anggota UE pada 2009. Perundingan kemudian berlangsung hingga 2013 sebelum dihentikan setelah terjadi pergantian pemerintahan.
Meski proses tersebut dihentikan, permohonan keanggotaan Islandia tidak pernah secara resmi ditarik. Pemerintah pada 2026 kemudian mendorong referendum untuk menentukan apakah perundingan perlu dilanjutkan.
Pemerintah semula mengajukan referendum sebagai bagian dari upaya mengevaluasi kembali hubungan Islandia dengan Eropa di tengah perubahan situasi geopolitik.
Pemerintah Hormati Hasil Referendum
Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir yang mendukung pembukaan kembali negosiasi menyatakan pemerintah akan menghormati keputusan rakyat. Hasil tersebut sekaligus membuat rencana untuk menghidupkan kembali proses keanggotaan UE tertunda.
Bagi pemerintah, referendum juga memberikan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat masih merasa nyaman dengan hubungan Islandia saat ini dengan Eropa.
Islandia telah terhubung erat dengan UE melalui European Economic Area (EEA) dan kawasan Schengen, meskipun bukan anggota penuh blok tersebut.
Hubungan dengan UE Tetap Berlanjut
Penolakan membuka kembali negosiasi tidak berarti Islandia memutus hubungan dengan Uni Eropa. Negara berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa itu tetap menjadi mitra dekat UE melalui EEA dan berbagai bentuk kerja sama lainnya.
Bagi Brussels, hasil referendum menjadi kemunduran dalam upaya memperluas keanggotaan UE. Namun, kerja sama ekonomi dan politik antara Islandia dan Uni Eropa diperkirakan tetap berlangsung melalui mekanisme yang sudah ada.
Dengan kemenangan tipis kubu No, isu keanggotaan Uni Eropa kembali ditutup untuk sementara. Pemerintah Islandia kini harus memusatkan perhatian pada penguatan hubungan dengan Eropa tanpa mengubah status negara tersebut menjadi anggota penuh UE.
